Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengklarifikasi bahwa tidak ada kebenaran rumor yang beredar tentang rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik. Rumor kenaikan tarif listrik tidak berdasar. Pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif listrik. Selain itu, tarif listrik untuk pelanggan yang tidak disubsidi belum dinaikkan sejak 2017, Kepala Biro Komunikasi, Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Agung Pribadi mencatat di Jakarta, Jumat.
Pribadi membuat pernyataan dalam menanggapi laporan yang tidak dikonfirmasi di media sosial akhir pekan lalu bahwa tarif listrik akan dinaikkan. Lebih lanjut Pribadi menunjukkan bahwa pengurangan Rp52 per kilowatt hour (kWh) diberikan kepada pelanggan yang tidak disubsidi pada kapasitas listrik 900-volt-ampere (VA) menjadi Rp1.352 / kWh efektif sejak 1 Maret 2019, sedangkan tarif listrik untuk 1.300-VA dan rumah tangga di atas tetap tidak berubah di 1.467,28 per kWh.
Pasokan Listrik Bisa Berkurang Drastis Saat Musim Kemarau - Sementara itu, subsidi akan terus ditawarkan pada tarif listrik untuk sekitar 29 juta pelanggan bersubsidi pada kapasitas listrik 450-VA dan 900-VA. Karenanya, mereka hanya akan membayar masing-masing Rp415 / kWh dan Rp 605 / kWh. Dia menjelaskan bahwa tarif listrik di Indonesia yang mengadopsi skema penyesuaian tarif masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Per Mei 2019, tarif listrik kami masih lebih murah daripada Thailand, Rp1.656; Filipina, sebesar Rp2.437; dan Singapura, seharga Rp 2.546 (per kWh), katanya. Berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral, tarif listrik akan disesuaikan dalam kasus perubahan asumsi ekonomi makro: nilai tukar rupiah, Harga Minyak Mentah Indonesia, dan inflasi.
Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, terus mengembangkan industri kreatif, dalam upaya memberdayakan masyarakat pedesaan. Karena perkembangan industri makanan dan kerajinan telah lambat, desa Pela mulai melihat penciptaan industri pengolahan turunan dari eceng gondok.
Kepala Desa Pela Supyan Noor dihubungi di Samarinda pada hari Kamis, mengatakan niatnya untuk mengembangkan industri pengolahan eceng gondok terutama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah itu. Dia mencatat bahwa pengembangan industri eceng gondok adalah realistis karena bahan baku yang tersedia, mencatat bahwa wilayah desa Pela memiliki banyak danau.
Para pejabat berharap penciptaan industri eceng gondok akan memberdayakan masyarakat desa, kelompok pemuda dan kelompok petani, memotivasi mereka untuk terlibat dalam industri kreatif. Untuk saat ini, kaum muda membuat kerajinan tangan yang dijual kepada penduduk setempat, serta wisatawan. Mereka juga melukis topi apung siap pakai yang dibeli dari desa berikutnya, katanya.
$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#
Selain itu, kata Sofyan, petani lokal terlibat dalam pengemasan dan penjualan berbagai produk ikan, seperti ikan asin dan kerupuk ikan, sebagai oleh-oleh dari desa Pela. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mempromosikan ide-ide trilogi maritim, termasuk standardisasi pelabuhan, aliansi pengiriman, dan industri yang mudah diakses melalui pelabuhan.
Pemerintah perlu lebih aktif dalam mendorong sinergi dan kolaborasi antara ketiga elemen, dan mempromosikan konsep trilogi maritim, yaitu standardisasi pelabuhan, aliansi pengiriman, dan industri yang mudah diakses melalui pelabuhan, seorang pakar maritim dari Surabaya Institute Technology (ITS) ), Saut Gurning berkata di sini pada hari Kamis.
Menurut Saut, partisipasi dan dorongan dalam hal anggaran dan keuangan pemerintah perlu dimaksimalkan. Untuk layanan non-komersial, pemerintah harus menyediakan biaya modal untuk infrastruktur dermaga, peralatan bongkar muat dan pengembangan sumber daya manusia. Di masa depan, upaya untuk merangsang pendanaan daerah melalui perusahaan milik pemerintah daerah dan bank lokal diperlukan untuk mengeksplorasi minat dengan memberikan manfaat langsung untuk pengembangan layanan pelabuhan, kata Saut.
Gagasan trilogi maritim juga akan mengurangi biaya logistik nasional, memungkinkan untuk lebih banyak kompetisi dengan negara-negara tetangga. Sebenarnya, tidak ada yang baru tentang ketiga parameter tersebut. Namun, karena ketiga faktor ini menjadi satu paket proposal, tiga variabel yang diusulkan, yaitu, standardisasi termasuk kinerja dan fasilitas pelabuhan, kolaborasi pengiriman, dan aksesibilitas untuk kawasan industri, menarik, katanya.
Menurut Saut, standardisasi pelabuhan telah diprakarsai oleh pemerintah, terutama terkait dengan kinerja operasi pelabuhan. Mengenai kolaborasi pengiriman, ada banyak dermaga dan terminal telah beroperasi di bawah perusahaan pelayaran, yang dikenal sebagai terminal khusus.
Saut mengatakan dia optimis bahwa trilogi maritim setidaknya akan memberikan efek tiga kali lipat, yaitu untuk pelabuhan itu sendiri, pengiriman dan industri, serta kegiatan ekonomi kepada orang-orang yang tinggal di dekat pelabuhan.
0 comments
Posting Komentar